nusakini.com--Banyak yang mengatakan, maraknya kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah, adalah salah satu bukti sahih, pemilihan kepala daerah belum bisa melahirkan pemimpin yang negarawan. Pemimpin yang bekerja semata demi rakyat. Bukan elit pencari laba. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tidak menampik itu. 

"Ini tanda atau cermin bahwa hasil Pilkada belum mampu menghasilkan semua pemimpin daerah yang memiliki kualitas leadership negarawan," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (5/2). 

Tjahjo menambahkan, memang tidak semua kepala daerah hasil Pilkada itu culas. Tapi sayangnya, pemimpin hasil Pilkada dengan kualitas leadership seperti negarawan hanya beberapa orang saja. "Kalau pun ada yang hanya beberapa orang saja," kata Tjahjo. 

• Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
• Kebijakan Kemendagri Menghadapi Tantangan dan Perkembangan Politik Nasional
• Isu Pilpres Tenggelamkan Berita Pilkada
• Seskab: Rakyat Sudah Memilih Di Pilkada 2018, Kalau Tidak Puas Gugatlah ke MK
• Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Sementara terkait maraknya perseteruan antara kepala daerah dan wakilnya, Tjahjo mengatakan, wakil kepala daerah dari unsur atau dengan latar belakang politisi dalam sistem pemerintahan daerah memang memiliki potensi konflik. Karena pada akhirnya masing-masing akan melihat apakah punya peluang masih tetap berpasangan, atau bercerai di Pilkada berikutnya. Faktanya, lebih banyak yang pecah kongsi, ketimbang melanjutkan 'bulan madu' politik tetap jadi satu pasangan yang solid. 

"Dalam sejarah pemerintahan daerah Indonesia, memamg asal usulnya kabupaten atau kota di Indonesia dulunya adanya adalah bekas kerajaan. Budaya-budaya pemerintahan lokal Indonesia khususnya dalam sistem kerajaan hanya ada satu pemimpin utama atau hanya ada satu matahari," tutur Tjahjo. 

Sedikit banyak, kata dia, faktor sejarah dan budaya pemerintahan Indonesia mempengaruhi sistem pemerintahan daerah di Indonesia saat ini. Karena itu perlu kajian mendalam terhadap efektivitas posisi kepala daerah dan wakilnya. Sebab kejadian perseteruan kepala daerah dan wakilnya yang berulang pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Dampaknya pembangunan daerah menjadi terhambat. 

"Bahwa dalam rangka mempercepat konsolidasi demokrasi Indonesia, maka kita perlu membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat dan sistem yang mampu memaksa semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan mengeluarkan energi positifnya membangun daerah," katanya.(p/ab)